...
no tags
Anggarini Paramita
16 April 2018

New York, GoHitz.com – Sejak adanya globalisasi, terjadi perkembangan yang pesat di bidang teknologi transportasi dan komunikasi, sehingga batas ruang dan waktu seakan bukan menjadi masalah bagi masyarakat dunia dewasa ini. Mobilitas massa yang besar sejak masa Revolusi Industri, tentunya telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi setiap negara, baik positif maupun negatif.

Hal ini diungkapkan Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, M.RepSc, PhD., Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan ke-51 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Migrasi ini pada akhirnya menimbulkan perubahan, baik di daerah asal maupun daerah penerima. Untuk itu, berbagai upaya perbaikan perlu dilakukan baik di daerah asal maupun daerah yg dituju para migran,” ujarnya.

Menurut Damanik, salah satu masalah yang acapkali ditemui di pedesaan adalah pembangunan yang tidak merata akibat migrasi penduduk desa ke kota. "Indonesia mengalami penurunan angka fertilitas total secara signifikan dari 2,6 (tahun 2012) menjadi 2,4 (tahun 2017),  tantangan laju urbanisasi harus diantisipasi secara adekuat. Banyaknya faktor yang mendorong timbulnya migrasi, misalnya terbatasnya lapangan kerja, kurangnya pemenuhan kebutuhan hidup, faktor keamanan, atau bencana,” ungkapnya dalam sidang yang diikuti oleh 194 negara anggota PBB.

Ia mengatakan, untuk mengurangi laju perpindahan penduduk dari desa penduduk ke kota, ekonomi perdesaan harus diperkuat. Kaum perempuan juga harus diberdayakan untuk mengambil peran tersebut. ”Sedangkan isu migrasi internasional harus ditangani secara bersama oleh negara terkait, Pemerintah melalui Kementerian Desa juga telah mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD) per tahun yang membantu mengembangkan ekonomi desa sehingga mencegah penduduk berpindah ke kota,” kata Damanik, yang datang sebagai Ketua Delegasi Pemerintah RI, didampingi Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan KB (Pulin) BKKBN Hermansyah.

Dalam kesempatan yang sama, Damanik juga menghadiri pertemuan penandatanganan MOU antara UNFPA dengan Partners in Population and Development (PPD). Dalam pertemuan dengan UNFPA ini, dibahas pula persiapan pelaksanaan Konferensi Internasional tentang Kerjasama Selatan Selatan Triangular (KSST) yang akan dilaksanakan tanggal 8-9 Agustus 2018 mendatang di Denpasar, Bali.

"Konferensi ini akan diselenggarakan oleh BKKBN, bekerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan BAPPENAS sebagai 4 pilar KSST Pemerintah Indonesia, serta didukung oleh UNFPA Indonesia," imbuh Damanik.

Direktur Eksekutif UNFPA Pusat, Dr. Natalia Kanem menyatakan minatnya ingin menghadiri Konferensi Internasional KSST tersebut, sedangkan dari Pemerintah Indonesia akan dihadiri Menteri Luar Negeri yang akan membuka Konferensi, Menteri Sektretariat Negara, Kepala BKKBN, dan Gubernur Provinsi Bali.

Di antara kegiatan sidang CPD51 dan pertemuan dengan UNFPA, Ketua Delri juga berkesempatan beraudiensi dengan Kepala Perwakilan Tetap Pemerintah Indonesia untuk PBB (Watapri), Bpk Dian Triansjah Djani, serta Konsultat Jenderal Pemerintah Indonesia di New York. 

"Pembicaraan antara lain mengenai upaya Pemerintah Indonesia menggiatkan kembali kerjasama dengan Pemerintah Amerika Serikat dalam bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Serta, pembahasan peningkatan kapasitas dan mutu SDM aparatur BKKBN melalui kerjasama pendidikan studi jangka panjang di Amerika Serikat," pungkas Damanik.

Baca Juga




Baca Juga

Menteri BUMN Resmikan 50 Unit Rumah Veteran di NTT
14 08 2018
Ini Lho Rahasia Si Kecil Cerdas dan Sehat
10 08 2018
Pengin Jadi Gamers Profesional? Ikut Kompetisi Ini Saja!
9 08 2018
Edukasi Masyarakat Untuk Memilah Sampah, 100 Dropping Box Disebar Di Jakarta
8 08 2018